Freitag, 20. November 2009

KHAS Indonesia dan KITA Indonesia

[...] Azas pengklasifikasian antara indigenous dan non-indigenous dalam dokumen-dokumen kewarganegaraan semacam ini dapat diterjemahkan sebagai Indonesian Version of Dual Citizenship. Bukan kewarganegaraan ganda seperti yang dimaksud, melainkan meresmikan saudara-saudara kita tersebut berkewarganegaraan Indonesia, dengan mengakuinya sebagai WNI „K“ alias keturunan, atau pendeknya warga negara Indonesia dan sekaligus resmi bukan orang Indonesia. [...]
Menjelang tanggal 17 Agustus kemarin saya bersama teman-teman setanah air mengingat-ingat pengalaman upacara bendera di sekolah dulu, sampai pada akhirnya kami saling bertanya-tanya apakah ada acara khusus untuk memperingatinya, bahkan mereka sempat mengagas untuk bikin peringatan sendiri. Sungguh sangat mengusik pikiran bahwa ketika disadari sebagian besar teman-teman setanah air itu ternyata orang-orang Indonesia yang dalam dokumen-dokumen kewarganegaraannya dilabeli status „keturunan“ dan yang luar biasa mereka masih bisa tersenyum mengaku dirinya berasal dari Indonesia. Tulisan ini diturunkan sebagai rasa hormat saya untuk mereka yang sudah rela mewakili Indonesia dan sudah pernah dipublikasikan pada tanggal 19 Agustus 2009 di media lain.

Dua hari yang lalu, tanggal 17 Agustus 2009, sudah 64 tahun negara ini menyatakan diri sebagai negara merdeka. Sejak 64 tahun orang Indonesia menggantikan posisi pemerintah kolonial menjadi tuan di negeri sendiri. Bebas dari rasa rendah diri untuk berbicara dalam bahasa Indonesia bersama bahasa-bahasa daerah lainnya, yang sampai 64 tahun yang lalu digolongkan sebagai bahasa pasar. Kitab Sutasoma yang ditulis oleh Mpu Tantular sastrawan Majapahit dalam bahasa Jawa Kuna ikut menyumbang semboyan nasional „Bhinneka Tunggal Ika“, berbeda-beda tapi tetap satu, dengannya semua kita merdeka menjalankan adat dan budaya sendiri tanpa risih dianggap kelas masyarakat inlander (*strata terendah masyarakat pada zaman kolonial dan kata ini juga sudah sangat jarang dipakai dalam bahasa Belanda). Kini lewat 64 tahun seperti yang sudah-sudah menjelang perayaan tujuhbelasan atau Agustusan mulai ramai dibicarakan tema musiman –maaf, disebut musiman, memang karena hanya jadi kegiatan kambuhan seperti musim bulu-tangkis, bila kejuaraan Piala Thomas dan Uber digelar, yang pada saat itu di setiap sudut tanah air tanpa dicanangkan akan serentak dimainkan olahraga tersebut dan akan surut sendiri geloranya setelah beberapan saat berlalu. Tema musiman ini adalah apa yang disering disebut sebagai „gerakan mengisi kemerdekaan“ dan secara mayoritas selama ini lebih digeneralisasi sebagai bebas dari dominasi asing dan menguasai kemerdekaan. Dari wacana kehidupan berbudaya kedua penafsiran ini hingga meletusnya Reformasi 1998 diselenggarakan dengan peletakkan dasar budaya nasional pada satu standar tunggal yaitu orientasi latar belakang budaya penguasa, dengan pemikiran demi menjaga akar ke-KHAS-an budaya Indonesia kita.  *ulang... Budaya Indonesia kita, KITA... sisi linguistik mendefinisikannya sebagai kata ganti orang pertama plural inklusif (dalam frase di atas berfungsi kepunyaan/ possessiv), makna idealnya semua yang berada dalam ‚kita‘ termasuk ‚subyek yang memiliki‘. Kini telah 64 tahun Indonesia merdeka, kita, pemilik negara merdeka ini, masih belum mampu membubuhkan tanda titik  bagi jawaban atas pertanyaan; ‚apa yang disebut KHAS Indonesia‘ atau ‚siapa yang disebut KITA Indonesia‘. Walaupun di lain sisi secara resmi ukuran mana yang Indonesia dan mana yang bukan Indonesia sering dijelaskan dengan dasar organik digabung dengan azas ius sanguinis. 

Lewat 64 tahun Indonesia ikut mengalami era keterbukaan yang menyediakan ruang bagi lalulintas dan sirkulasi manusia, uang, barang dan informasi, dan memutus batas-batas geopolitis, membuat dua daerah terpisah menjadi efektif seperti satu komunitas (lihat Clifford ‚Tracking Diaspora‘, 1994, Hal. 303), maka wilayah semantik kata sifat atau adverb ‚khas‘ pada masyarakat modern segera menghadapi pergeseran makna yang signifikan dan langsung berpengaruh pada pengertian-pengertian sosial-budaya seperti, primordial, kedaerahan, kesukuan, dan bahkan kebangsaan / nation. Berlapang-dada untuk kehilangan makna ‚asli‘ / ‚murni‘ adalah hasil akhir yang semakin sulit terelakkan. Di tanah air makna ini semenjak masa pasca kolonial berjasa menaikan golongan yang dulu sering disebut pribumi, dari dikuasai menjadi berkuasa, dari golongan buruh kasar menjadi golongan eksekutif. Dengan kekuasaan dalam genggaman tendensi manusia cenderung membatasi hak individu atau kelompok golongan yang diperintahnya atas nama stabilitas dan keamanan umum, termasuk hak berbudaya setiap golongan seperti golongan pedagang dan industrialis yang didominasi oleh kaum minoritas etnis non Nusantara. Secara universal paham nasionalisme melalui gerakan ‚penyeragaman‘ dan sekaligus ‚eksklusifitas‘ oleh kelompok golongan penguasa biasa diluncurkan mencapai tujuan stabilitas nasional. Lalu bagaimana konsekuensi prakteknya di negeri majemuk dengan banyak budaya dan etnik yang berbeda? Semenjak identitas etnis menjadi produk dari interaksi antara persepsi seluruh pihak dalam masyarakat, reproduksi konflik akan terjadi di mana identitas etnis saling bertemu di sisi negatif/ bertolakan (lihat Fuglerud ‚Life on The Outside‘, 1988, Hal. 131). Mekanismenya selalu terbukti dan terulang; cepat atau lambat konflik horizontal akan meruncing ke arah revolusi sosial.

Akarnya diduga bermula dari kurang lebih 40 tahun yang lalu saat kita Indonesia mulai mengalami masa sistem budaya sentralisasi; bahwa cermin berbudaya Indonesia itu hanya mempunyai satu standar tunggal yaitu orientasi budaya penguasa. Secara resmi dalam pelajaran Pendidikan Moral Pancasila era tahun 80an murid SD dididik untuk toleransi berbudaya antar suku dan disosialisasikan istilah-istilah tabu yang digolongkan ke dalam unsur SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan). Diperkenalkan di sini saudara-saudara kita dengan latar belakang budaya daerah lain dari Sabang sampai Merauke, juga kehidupan dan keseharian mereka, termasuk di dalamnya ciri khas sandang, pangan dan papan. Tujuannya agar kita saling mengenal, agar kita bisa saling bertoleransi antar banyak suku dan budaya. Sengaja atau tidak sengaja, di lain sisi ditanamkan pada siswa, pertama untuk menjauhkan diri dari perbedaan antar suku pribumi, dan untuk memberi batasan mana yang Indonesia ‚asli‘. Sehingga akhirnya mencapai ide bahwa hanya ada dua jenis warga negara di tanah air, yaitu Indonesia asli dan Indonesia keturunan, karena cukup jelas bahwa tidak pernah satupun disinggung yaitu saudara-saudara kita yang berbudaya non Nusantara; seperti India, Arab atau Cina. Juga sudah jadi rahasia umum bagi mereka untuk ikut arus jadi orang Indonesia dengan profil budaya-budaya Indonesia resmi. Bagi keturunan India akan lebih mudah membumikan diri karena sejarah dan pengaruh budayanya pada masa kerajaan Buddha dan Hindhu hingga akhir abad 14, juga demikian bagi keturunan Arab yang identik dengan agama mayoritas di Indonesia. Selebihnya hingga kini masih sering mendapat pengasingan oleh otoritas-otoritas negara, dibeberapa daerah masyarakat juga masih sering ikut andil untuk mengalienasi saudara-saudara kita ini, yang sebenarnya juga sudah berdomisili dan besar di Nusantara lebih dari beberapa abad yang lalu. Kebudayaan Indonesia sendiri telah banyak dipinjami oleh unsur-unsur kebudayaan mereka. Contoh kasusnya yang jelas adalah keragaman kuliner; (semua kita pasti kenal pempek, kecap manis, mie bakso atau siomay).

Dalam proses integrasi banyak cara yang pernah atau masih dipakai, terbukti dalam administrasi surat-surat resmi atau dokumen-dokumen kewarganegaraan, mereka ter- / dipaksa untuk memiliki 2 identitas dengan melokalkan paling tidak nama(keluarga) mereka, seperti Tan menjadi Tanujaya, Wi/ Oei menjadi Wijaya atau Wibisana, dan Lim menjadi Halim atau Salim, prinsipnya, semakin bernuansa sansekerta semakin membumi keindonesiaanya. Bagi generasi setelah akhir 70an kasus ini tidak lagi jadi fenomena, karena mungkin kita sudah ter(paksa)biasa mengalaminya. Untuk lebih jelasnya ambil perumpamaan lain, misalnya kita pasti akan ragu bersikap untuk menganggap lucu atau sebaliknya menganggap tragis, bila ketika seorang pria kulit putih asli (bukan albino) pirang totok memperkenalkan diri dengan nama (*maaf cuma contoh) Soegimin Margono! Ya bisa lucu kalau cuma dalam lingkup kecil, tapi bila sudah dilakukan dalam skala nasional maka ini sama sekali bukan dagelan. Azas pengklasifikasian antara indigenous dan non-indigenous dalam dokumen-dokumen kewarganegaraan semacam ini dapat diterjemahkan sebagai Indonesian Version of Dual Citizenship. Bukan kewarganegaraan ganda seperti yang dimaksud, melainkan meresmikan saudara-saudara kita tersebut berkewarganegaraan Indonesia, dengan mengakuinya sebagai WNI „K“ alias keturunan, atau pendeknya warga negara Indonesia dan sekaligus resmi bukan orang Indonesia. Dilema bagi mereka adalah tempat yang kepadanya manusia terikat, erat tersatukan dan membumi, yang bagi kemanusiaan berdiri sebagai unsur mutlak, seperti yang oleh Gandhi diungkapkan sebagai berikut:

 
[...] the voice of conscience even though such obedience may cost many a bitter tear, [...], from the state to which you may belong [...]

 
From state to which you may belong, kepada negara yang kepadanya kita tergabung. Kebutuhan manusia akan tempat berpijak penuh atau kebutuhan akan tanah air merupakan harga mati. Sulit bagi spesies homo sapiens untuk mengaktualisasikan dirinya bila tidak memiliki pijakan yang pasti untuk berwawasan bila tidak pernah punya kata „pulang“ dalam perbendaharaan katanya. Baru setelah kasus Mei ’98 kita Indonesia mulai belajar mengerti, saat saudara-saudara kita itu, yang paling jadi korban utama penjarahan masal waktu itu, bereksodus besar-besaran meninggalkan tanah air. Selapis masyarakat golongan pedagang dan industrialis tiba-tiba jumlahnya turun drastis, ikut angkat kaki bersamanya aset-aset yang perjuangkan untuk Indonesia. Pada saat itu tak satupun keprimordialan  mampu membendung keruntuhan kebangsaan yang selama ini dibangun.

Ide nation state atau negara kebangsaan jelas dan pasti bukan seperti kakek tua yang renta dan invalid di hadapan ‚darah muda‘ globalisasi, yang bersamanya batas politis suatu negara mulai tidak lagi bisa menghambat lalulintas manusia, melainkan sudah harus jadi orang tua yang bijak matang pengalaman menghadapi keterbukaan dan perubahan. Setiap usaha untuk mengisolasi hakekat dasar manusia dalam mengekspresikan pandangannya pada ruang hidup akan berujung pada kelainan jiwa kolektif di kedua belah pihak, yang mengatur akan frustasi kalau tidak memberikan perintah atau menghukum dan yang diatur hidup resah kalau tidak melawan. Kasus-kasus konflik antar suku seperti di Kosovo, Srilanka dan bahkan di Sampit (Kalimantan Tengah) mungkin terjadi karena pemaksaan kepentingan supremasi etnik atas kekuasaan bertemu pada sisi negatif dan saling bertolakan. Sebaliknya pembebasan keragaman kehidupan berbudaya yang diregulasi dalam skala nasional jelas menambah kekayaan dan kekuatan negara atas kesatuan dengan azas saling tarik menarik dan melengkapi kekurangan. Prinsipnya manusia dan budaya akan selalu membentuk cara untuk bertahan hidup yang terbentuk dari proses. Budaya manapun bersifat kreatif / mencipta, bukan destruktif / menghancurkan. Meskipun budaya akan selalu membentuk batasan bila bertemu yang ‚lain‘ atau ‚asing‘, sifatnya hanya akan selalu berasosiasi pada pijakan bagaimana hidup berdampingan. Seperti kutipan lengkap kitab Sutasoma terbitan sekitar abad 14, karya Mpu Tantular, pupuh 139, bait 5,.

 
„Rwāneka dhātu winuwus Buddha Wiswa,
Bhinnêki rakwa ring apan kena parwanosen,
Mangka ng Jinatwa kalawan Śiwatatwa tunggal,
Bhinnêka tunggal ika tan hana dharma mangrwa.“

 
Tafsirnya kira-kira;

„Konon Buddha dan Siwa merupakan dua zat yang berbeda.
Mereka memang berbeda, tetapi bagaimanakah bisa dikenali?
Sebab kebenaran Jina (Buddha) dan Siwa adalah tunggal
Terpecah belahlah itu, tetapi satu jualah itu. Tidak ada kerancuan dalam kebenaran.“


Orang-orang tua dulu dan para pendiri negara ini sadar akan perbedaan etnis tanpa kecuali. Mereka menyadari bahwa perbedaan cukup dibiarkan ada lalu disatukan, bukan diseragamkan ataupun dicari-cari perbedaannya, penyatuan ini merupakan kekuatan ke arah kebaikan untuk bersama membangun keIndonesiaan kita. Kita ingat seperti pahlawan bulu tangkis Indonesia era tahun 70an dan 80an, beliau bernama Liem Swie King, melambungkan nama Indonesia sebagai penemu „King smash“ dan 3 kali juara Piala Thomas, meskipun bermata sipit dan berkulit kuning, pada setiap penampilannya beliau selalu identik dengan t-shirt putih berkerah dan lambang bendera MERAH PUTIH di dada.

München, 19 Agustus 2009


credit to Miss Luciana for editing

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen